Mesuji - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan (Pematank ) Kabupaten Mesuji menyayangkan sikap Asosiasi perangkat desa seluruh Indonesia (Apdesi) yang terkesan akan memonopoli terkait realisasi anggaran publikasi media yang bersumber dari dana desa (DD). 

Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Ketua DPC LSM Pematank mesuji Ferdi Akbar, menurutnya hal tersebut tidak perlu dilakukan oleh forum mengingat nomenklatur terkait publikasi jelas tertuang juga salah satu hal yang harus dipertanggung jawabkan oleh seorang Kepala Desa. 

" Uang publikasi yang dikumpulkan kepada forum jangan menjadi Boomerang bagi kawan-kawan media, saya selaku ketua LSM pematank sangat menyayangkan seharusnya dana publikasi desa itu hak mutlak kepala desa, " terangnya ( kamis 12/12).

Ia juga menyebutkan bahwa akan menjadi preseden buruk bagi kepala desa yang telah menjalin kerjasama dengan berbagai media. 

" Mau dibagikan ke media mana yang bekerja sama sebenarnya uang publikasi itu hak para media bukan hak ketua ketua organisasi pers, yang bikin gaduh bermula dikumpulkannya uang publikasi di forum, " Tegasnya. 

Lebih lanjut ia juga mencontohkan adanya realisasi dana publikasi yang diduga hanya menguntungkan beberapa oknum. 

" suatu contoh dana publikasi yang dibagikan di tahun 2023 menjadi ajang keuntungan ketua organisasi dan sangat mencederai kawan-kawan media yang memang bekrjasama dengan Desa, " Lanjutnya. 

Tak hanya itu, pria yang akrab disapa dengan sebutan Kuntum ini juga menegaskan bahwa di tahun 2023 pembagian publikasi yang langsung dibagikan oleh desa di Kecamatan Panca Jaya tidak satupun ada permasalahan sedangkan yang jadi permasalahan dana publikasi yang dikumpulkan di Apdasi.

"  saya berharap dana publikasi jangan jadi ajang keuntungan seperti tahun di 2023, ini sudah jelas carut marutnya pembagian dana publikasi karena dikumpulkan ke forum bukan dari desa langsung ke media, " Tutupnya.

Narasumber : Ferdi Akbar
Editor : Saiful