Kepulauan Aru, reporterdesa.com - Buntut tunggakan pembayaran beasiswa 109 mahasiswa Universitas Koperasi Indonesia (Ikopin) Bandung, puluhan mahasiswa Ikopin Seruduk kantor bupati menuntut realisasi pembayaran tunggakan Beasiswa.
Aksi seruduk oleh mahasiswa Ikopin Bandung, Senin 8 juli 2024 di depan kantor bupati Aru.Dalam aksi tersebut, puluhan mahasiswa ini mengajukan tiga permohonan pelunasan biaya beasiswa Mahasiswa/penerima beasiswa Aru kampus Ikopin University
Pertama.
kami mahasiswa kampus Ikopin university meminta kepada pihak yang bertanggung jawab Pemda atas beasiswa ini untuk segara melakukan pelunasan pembayaran biaya administrasi perkuliahan kampus Ikopin University Kedua, Kami mahasiswa/penerima beasiswa Aru Ikopin Universty menegaskan batas jangka waktu pembayaran pelunasan beasiswa Aru Ikopin University selama 1 minggu lamanya dan ketika tidak ada pembayaran maka kami akan menindaklanjuti kepada pihak yang berwajib.
Ketiga, Kami Mahasiswa/penerima beasiswa Aru Ikopin University, ingin pihak pemda untuk melakukan pengeluaran SK bagi setiap mahasiswa penempu beasiswa Ikopin University Besar harapan kami sekiranya Pemda Aru dapat memberikan pelunasan pembayaran ke kampus Ikopin University
Terkait dengan permohonan mahasiswa Ikopin university, kepala BPKAD, Imanuel Siarukin yang menerima mahasiswa lakukan aksinya mengatakan, Mohon maaf, bukan pemerintah tidak bayar, tapi perlu disampaikan bahwa anggarannya ada.
"Namun, ada mekanisme ketika pembayaran beasiswa tersebut, ketika perubahan regulasi maka pembayaran dikembalikan ke instansi terkait (dinas koperasi) dan bukan lagi di BPKAD," jelasnya
Jadi, sebelumnya beasiswa-beasiswa itu dibayarkan melalui BPKAD dan itu berjalan lancar, namun karena mekanisme dengan adanya regulasi baru itu yang menjadi kendala.
Dikatakan, Dana tersebut kita titipkan di Dispora, namun kadis tidak mau membayar dan itu alasannya kita tidak tahu.
Dan, bila dipaksakan siapa yang akan bertanggungjawab terhadap pembayaran tersebut, dana itu ada".
Dikatakan, Untuk dana Rp. 1 miliar itu harus sesuai dengan kode rekening belanja untuk proses keluarnya dan sudah di koordinasi dengan pihak kampus Ikopin, prinsipnya kami tidak mau membayar jika tidak ada regulasi yang mengaturnya.
Kami sudah koordinasikan dengan universitas, kalau bisa mahasiswa di perkenankan untuk ikuti UAS dulu sementara yang kita lakukan untuk pergeseran anggaran sebelum perubahan agar anggaran di geserkan dari Dispora ke sekretariat dan itu sudah koordinasi dengan Kemendagri.
Sementara berdasarkan pantauan Busermaluku di lapangan, terlihat puluhan mahasiswa tetap bertahan di depan kantor bupati menunggu kehadiran bupati dr. Johan Gonga dengan aksi bakar ban.
Kami siap bertahan hingga bupati tiba, untuk mendapatkan penjelasan pasti terkait nasip kami ke depan, karena sebagian dari kami ini sudah masuk tahap penyusunan skripsi dan KKN, namun tidak bisa lanjut begitu pula dengan adik-adik kami yang berada pada semester enam ke bawah tidak bisa lanjut kuliah akibat tunggakan beasiswa sejak 2020 tidak dibayarkan oleh Pemda Aru.
Mereka juga mengaku bahwa bupati sudah ketemu dengan pihak rektorat, dan bupati janji akan lunasi tunggakan tersebut tanggal 31 Mei 2024 kemarin, namun sampai saat ini tidak pernah terealisasi, kondisi tersebut yang menyebabkan kami kembali ke Aru.
"Kami sangat malu, jika sementara belajar di telp oleh pihak rektorat untuk pertanyakan tunggakan tersebut," ungkap beberapa mahasiswa kepada wartawan di sela-sela aksi mereka.
Bahkan kami ini hari-harinya orang Ambon bilang "biking muka tabal sa asal bisa tarima mata kuliah," lanjut mereka dengan mata berkaca-kaca.
"Jujur, Katong paling malu dan biking muka tabal sa, asal Katong bisa kuliah, kadang pun Katong manangis, cuma berdoa dan dukungan orang tua sa yang biking Katong tetap semangat".
Selain itu, mereka juga mengaku bahwa bupati sudah ketemu dengan pihak rektorat, dan bupati janji akan lunasi tunggakan tersebut tanggal 31 Mei 2024 kemarin, namun sampai saat ini tidak pernah terealisasi.(SM)
0Komentar