Posmalang.com - Kota Batu, 8 Januari 2024 - MPC Pemuda Pancasila Kota Batu menggelar aksi solidaritas untuk menuntut Pemerintah Kota Batu agar lebih memperhatikan dan berpihak pada kearifan lokal masyarakat dalam menentukan kebijakannya. Aksi ini dilakukan sebagai respons terhadap kebijakan pemerintahan yang dinilai jauh dari kata "berpihak pada masyarakat Kota Batu", terutama terhadap masyarakat kecil, pelaku usaha kecil, dan petani.
 
Dalam beberapa tahun belakangan ini, pemerintahan Kota Batu terkesan hanya mengejar prestise penghargaan simbolik yang seringkali hanya menjadi pencitraan semata. Sementara itu, masyarakat kecil, pelaku usaha kecil, dan petani masih menghadapi berbagai kesulitan di berbagai sektor. Birokrasi yang rumit hanya berlaku bagi masyarakat kecil, sementara kalangan atas mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam urusan birokrasi.
 
Pelaku usaha kecil juga merasa terkesan berjuang sendiri tanpa adanya keberpihakan pemerintah Kota Batu terhadap UMKM, UKM, dan petani secara kongkrit. Pemerintah baru akan merangkul dan memberikan perhatian ketika UMKM, UKM, dan petani tersebut berhasil menembus regional maupun nasional. Para petani juga mengalami polemik dan persoalan klasik, seperti kesulitan mendapatkan pupuk dan pemasaran hasil pertanian.
 
MPC Pemuda Pancasila Kota Batu mendesak pemerintahan Kota Batu untuk lebih peduli dan memperhatikan hasil kearifan lokal. Salah satu langkah yang diharapkan adalah membuat peraturan daerah (perda) yang melindungi UMKM, UKM, dan pertanian, serta memprioritaskan pemasaran produk-produk tersebut ke seluruh hotel, tempat usaha, kantor pemerintah, dan swasta. Dengan demikian, pelaku usaha kecil dan petani akan mendapatkan ruang yang lebih luas untuk berkembang.
 
Selain itu, MPC Pemuda Pancasila Kota Batu juga menuntut kejelasan, kepastian, dan tindakan cepat dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah di Kota Batu. Beberapa bulan belakangan ini, masyarakat Kota Batu menghadapi persoalan serius terkait pengolahan sampah. Pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tlekung dihentikan karena adanya perselisihan dengan warga sekitar yang belum menemui titik temu. Pemerintah kemudian memutuskan untuk memindahkan pengolahan sampah ke masing-masing desa dan kelurahan di Kota Batu. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab pemerintah terkait pembelian alat pengolahan sampah yang telah dilakukan sebelumnya.
 
Terakhir, MPC Pemuda Pancasila Kota Batu menuntut kejelasan terkait penempatan dan pengelolaan pedagang pasar pagi Kota Batu. Masih terdapat ketidakjelasan terkait penempatan pedagang dan pengelolaan pasar pagi yang mempengaruhi keberlangsungan usaha pedagang. Diharapkan pemerintah dapat memberikan kejelasan dan solusi terkait hal ini.
 
Dengan aksi solidaritas ini, MPC Pemuda Pancasila Kota Batu berharap agar suara dan tuntutan masyarakat dapat didengar oleh pemerintah. Masyarakat Kota Batu berharap agar pemerintah dapat lebih memperhatikan dan berpihak pada kearifan lokal serta mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.

Red